GELIAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PASCA PEMEKARAN DAERAH

Diana Pujianty, Puji Wibowo

Sari


ABSTRAK

 Kalimantan Timur terkenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya yang terkait dengan kehutanan, pertambangan, perikanan dan minyak dan gas. Sejak 2012, provinsi ini telah dibagi menjadi dua wilayah, Kalimantan Timur dengan 10 kabupaten / kota dan provinsi baru, Kalimantan Utara telah mengelola 5 kabupaten/kota. Kinerja Anggaran Daerah (APBD) telah dipengaruhi oleh kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbandingan mengingat kinerja anggaran daerah dan daerah sebelum dan sesudah ekspansi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif APBD provinsi, terdapat perbedaan statistik antara periode sebelum dan sesudah pemekaran provinsi. Perbedaan tersebut terutama ditemukan dalam dengan rasio desentralisasi, rasio interdependensi, rasio belanja modal, dan rasio pengeluaran tak terduga. Keempat jenis rasio tersebut menunjukkan performa yang semakin baik pada masa sesudah pemekaran daerah. Studi ini juga menunjukkan hasil bahwa ditinjau dari perspektif APBD kabupaten/kota yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur, tidak terdapat perbedaan kinerja APBD yang signifikan secara statistik antara periode sebelum dan sesudah pemekaran.

 Kata kunci: kinerja APBD, pemekaran daerah, rasio keuangan.

 

ABSTRACT

 East Kalimantan is well-known as a natural resources-rich region, particularly associated with forestry, mining, fishery and oil and gas. Since 2012, this province has been splited into two regions, East Kalimantan with 10 regencies/municipalities and the new province, North Kalimantan has administered 5 cities. Regional Budget (APBD) performances have been affected by this policy. This research aims to provide comparison analysis in the light of regional and local budget performance before and after East Kalimantan expansion. It is confirmed that from budget province perspective, there were statistically differences between pre-expansion and post-expansion periods. Those differences were associated with decentralization ratio, interdependency ratio, capital expenditure ratio, and unexpected expenditure ratio in East Kalimantan budget. Meanwhile, it has been discovered that there were no statistically differences between pre-expansion era and post-expansion era in terms of budget performances in East Kalimantan’s regencies/municipalities.

Keywords: APBD Performance, regional expansion, financial ratio.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Azhar, Satya. (2008). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah. http://repository.usu.ac.id. (Diakses 16 Maret 2017).

Badan Pusat Statistik. (2017). Data APBD. Dari http://www.bps.go.id, diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

Bahl, R.W. dan Linn, J. F., (1992). Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press, Oxford.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). Data APBD. Dari http://www.djpk.depkeu.go.id, diakses pada tanggal 11 Februari 2017.

Endaryanto, Teguh, Muhammad Firdaus, Hermanto Siregar, dan Dedi Budiman Hakim. (2018). Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 20 (1):95-102.

Hamidi, Wahyu dan Tampubolon, Dahlan. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis. JOM Fekon, 4 (1), 843-857.

Kementerian Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2017). Data APBD. Dari http://www.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mengkuningtyas, Yeni. (2008). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran.Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 4 (1).

Mulatsih, Endang Sri. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, 4 (1), 24-40.

Nugroho, Prayudi. (2016). Analisis Atas Kemandirian Pemda Dalam Mengelola Keuangannya. http://jurnal.pknstan.ac.id. (Diakses 15 Maret 2017)

Oates, W.E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Republik Indonesia. (2014). Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Santika, Raden Hady, Budi Santoso dan Hadi Mahmudi. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), 16-23.

Sucandrawati, Ni Komang Ayu. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah. Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Lampung.

Sugiyono. (2015). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Wibowo, Puji. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Keuangan Publik, 5(1),55-83.




DOI: https://doi.org/10.36087/jrp.v1i2.33

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexing :

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.